MASIH KUMUH: Kelurahan Selumit Pantai merupakan salah satu kelurahan yang masuk dalam kategori kumuh. YUSTINA/RADAR TARAKAN
PROKAL.CO, TARAKAN - Penataan infrastruktur kawasan pemukiman kumuh Kota Tarakan di kelurahan Selumit Pantai harus mendapat perhatian khusus dan keseriusan. Hal itu disampaikan komisi V DPR RI saat melakukan peninjauan Rabu (3/5). "Ini harus menjadi perhatian serius, bahwa seluruh masyarakat Indonesia harus merasakan dan mendapatkan hak yang sama dalam setiap aktivitasnya," kata Ade Rizki Pratama, Anggota DPR RI Komisi V.
Pihaknya sangat menyayangkan bahwa masih terlihat adanya kawasan kumuh dan akan berupaya keras bagaimana menjadi akses bahwa pembangunan dan penataan pemukiman kumuh dapat terealisasi.
Ia juga melihat perlu adanya kesadaran masyarakat untuk dapat memperhatikan lingkungan dimulai dari tempat tinggalnya. Karena melihat dari rapatnya pemukiman di Selumit Pantai yang rata-rata menggunakan material kayu sehingga sangat rawan kebakaran, dan sulitnya akses jalan jika terjadi bencana. Sehingga pihaknya berharap agar sama-sama bergotong royong untuk meningkatkan kualitas hidup yang lebih layak.
Pihaknya melihat bahwa adanya saluran yang sangat tidak layak, seperti drainase, air minum dan air bersih yang masih sangat minim dari jumlah KK yang banyak. "Kemungkinan kurang dari 10 persen yang baru terpenuhi akan kebutuhan air bersih. Jangan sampai kesehatan masyarakat di kelurahan Selumit Pantai nantinya tidak baik," ujarnya.
Karena itu, kesadaran masyarakat dan menjadi perhatian bersama pemerintah agar dapat mengendalikan dan menertibkan jauh lebih baik ke depannya. Dikatakannya untuk tanah maupun lahan, dari data yang diterima ada dua status tanah yang masih menjadi perdebatan, di antaranya ada status lahan yang merupakan tanah negara, dan ada yang menjadi status tanah sifatnya kepemilikan masyarakat.
Pihaknya melihat harus ada pendekatan dari pemerintah dimana perlu ada berkorban untuk sesuatu yang lebih baik, bukan untuk diri sendiri tetapi untuk sesuatu yang lebih besar manfaatnya. Selain itu perlu adanya pendekatan sosialisasi kembali, imbauan tentang pendidikan dan edukasi yang baik pada masyarakat bagaimana akses jalan yang bisa diperlebar untuk menanggulangi bencana agar ambulance pun dapat masuk ke Selumit Pantai.
Berbicara mengenai anggaran, dilihat dari pemetaannya menggunakan anggaran dari pemerintah daerah, provinsi, dan pusat. Untuk pusat sendiri mengeluarkan anggaran yakni sekitar Rp 1,5 miliar hingga Rp 2 miliar per hektare yang diperuntukkan untuk penertiban dan penataan kawasan pemukiman kumuh.
Ada beberapa indikator yang menjadi penilaian dari pusat, di antaranya jumlah populasi masyarakat di kawasan yang luasnya sekitar 35 hektare yang sudah melampaui daripada luas wilayah minimum yang ditetapkan.
"Untuk dilihat sekarang yang dikerjakan yakni drainase, pembangunan jalan yang sedang berlangsung juga perlu ditindaklanjuti setiap proyek yang apakah sesuai dengan kualitas yang diharapkan atau belum," ungkapnya.
Dijelaskannya, peran penting kontraktor yang membangun harus sesuai jangan sampai anggaran yang dimeluarkan tidak memiliki manfaat waktu yang sesuai dengan targetnya.
"Jangan sampai nantinya kalau lewat 10 hingga 20 tahun ada kerusakan yang terjadi di tengah perjalanan konstruksi," tutupnya. (*/yus/udn)
